KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Abstrak

Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beranekaragam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan implementasi kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kesimpulan dari penelitian ini Bentuk-bentuk ketentuan pidana dalam undang-undang ini yaitu larangan untuk menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif, pengedaran alat dan mesin tanpa mengutamakan keselesamatan dan keamanan bagi pemakai dan atau belum diuji, mengeluarkan dan atau memasukkan hewan, produk hewan atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular, menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia, membuat, menyediakan dan.atau mengedarkan obat yang illegal.Kedua, implementasi kebijakan hukum pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang peternakan dan kesehatan hewan saat ini belum di atur secara tegas, pengaturan pidannya masih sangat minim, seperti contohnya pidana kurungan antara satu bulan hingga tiga bulan serta denda yang berada di kisaran sepuluh juta rupiah. Pidana ini menurut penulis sangat ringan jika dibandingkan efek yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Tindak pidana di bidang peternakan tidak hanya akan berefek antara satu orang dengan orang yang lain, namun tindak pidana peternakan dan khusunya kesehatan hewan akan berhubungan dengan masyarakat banyak.