Pelaksanaan Koordinasi antara Kejaksaan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Ditinjau dari Prinsip Good Governance
Abstract
Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan sinergitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan efektivitas pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip good governance. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berkedudukan sebagai aparat penegak hukum yang dapat bertindak secara komprehensif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi mulai dari penyelidik, penyidik, penuntut umum hingga eksekutor. Efektivitas pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip good governance dalam penanganan laporan atau pengaduan. Penulis merekomendasikan penguatan kedudukan dan sinergitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip-prinsip good governance.
Keywords
Korupsi Kejaksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Good GovernanceReferences
Andi Hamzah. (1986). Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
___________. (1991). Korupsi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
Anjasra Karya. (2023). Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi Pasca MoU dengan Kementrian Dalam negeri dan Kepolisian Republik Indonesia. Jurnal Elqonun Vol. 1, No. 1, Edisi Juni 2023.
Belmento. (2022). Penguatan Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyadapan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 2 Juni 2022, halaman 239-250.
Bryan A. Garner. (2014). Black’s Law Dictionary. Tenth Edition. St. Paul: Thomson Reuters.
Dinnur Garista Wirawan & Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng. (2025). Penerapan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Layanan Publik di Indonesia. Jurnal PKM Manajemen Bisnis Vol. 5, No. 1, January 2025.
Faishal Ahmad, Maroni & Emelia Susanti. (2025). Harmonisasi Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. JHM Vol. 6 No. 2 November 2025.
IGM Nurdjana. (2010). Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ipan Nurhidayat. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia. Journal E-Gov Wiyata: Education and Government Volume 1 Nomor 1, Februari 2023, 40-52.
Johnny Ibrahim. (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Kiki Andriny Hai, Ruddy R. Watulingas & Refli Singal. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Lex Administratum Vol. IX/No. 7/Jul-Sep/EK/2021.
Linda Trianita & Sahel Muzammail. (2023). Buku Saku Jurnalis Meliput Korupsi. Jakarta: Transparency International Indonesia.
Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak & Fernando Silalahi. (2023). Birokrasi & Good Governance. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
Muchammad Daing Azimattara & Adinda Ari Wijayanti. (2025). Sinergitas Prinsip Good Governance dan Kekuataan Negara: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Publik di Indonesia. Journal of Contemporary Law Studies Volume 3, Nomor 1, 2025, 149-160.
Muhammad Faisal Riski, Setiyono & Teguh Suratman. (2021). Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang). MLJ Merdeka Law Journal 2(2): 118-134, 2021.
Natal Gurning & Debora Tambun. (2024). Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Implikasi terhadap Kepercayaan. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research Volume 4, Nomor 6 Tahun 2024, 9032-9044.
Sudhono Iswahyudi. (2003). Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti & Aris Toening Winardi. (2018). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Demak: Penerbit Pustaka Magister.
Yasmirah Mandasari Saragih. (2017). Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Al’Adl Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017.
Yudhi Supriadi. (2015). Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. eJOURNAL Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 1, 2015:52-66.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rido Pradana, Ali Masyhar Mursyid, Cahya Wulandari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.