Analisis Kewenangan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu: Antara Diskresi Eksekutif dan Kontrol Konstitusional
DOI:
https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.167Keywords:
Perppu, Diskresi Eksekutif, Kontrol KonstitusionalAbstract
Penelitian ini menganalisis kewenangan presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai bentuk diskresi eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perppu merupakan instrumen hukum yang memberikan kekuasaan luar biasa kepada presiden untuk mengeluarkan aturan setingkat undang-undang dalam keadaan darurat atau mendesak. Namun, kewenangan ini memerlukan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kontrol konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan praktik ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan konstitusional Perppu terletak pada syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, namun interpretasi frasa tersebut masih menimbulkan perdebatan hukum. Mekanisme kontrol konstitusional dilakukan melalui persetujuan DPR dan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kriteria yang lebih jelas mengenai keadaan darurat dan penguatan mekanisme kontrol untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.
References
Amalia, Rizki. “PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010,” t.t.
Anggun Islamadinah, Ice, Avril Lyana Avril Lyana, dan Nurhasanah. “KONSTITUSI SEBAGAI PILAR DALAM MEMBANGUN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA: Anggun Islamadinah*, Ice, Avril lyana, Nurhasanah.” JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik 2, no. 1 (2 Juni 2024): 96–104. https://doi.org/10.61787/v8wwth74.
Arsil, Fitra, dan Qurrata Ayuni. “MODEL PENGATURAN KEDARURATAN DAN PILIHAN KEDARURATAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19.” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 2 (28 September 2020): 423. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585.
Hakim, M. Aunul, dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti. “Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 14, no. 1 (29 Juni 2022): 125–39. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833.
Hariansah, Syafri, dan Anna Erliyana. “MEKANISME PENGISIAN JABATAN KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT, BRAZIL DAN PERANCIS.” PALAR | PAKUAN LAW REVIEW 4, no. 2 (1 Juli 2018). https://doi.org/10.33751/.v4i2.886.
Jazil, Syokron. “Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif Hukum Responsif dan Maslahah Mursalah,” t.t.
Latifah, Marfuatul. “Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 (Human Rights Protection on Dissolution Mechanism of Civil Society Organizations (CSOs) Based on Law No. 16 of 2007).” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 11, no. 1 (23 Juni 2020). https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1584.
Lestari, Meylda Indah, Yusniatuti Wahyu Komala, dan M Hidayat. “DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU): STUDI TERHADAP DAMPAKNYA TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCES KEKUASAAN NEGARA” 1, no. 1 (2025).
Listiana, Novy. “HAK IMUNITAS PELAKSANA UNDANG-UNDANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DI MASA PANDEMI COVID-19.” Badamai Law Journal 5, no. 2 (4 Oktober 2021): 274. https://doi.org/10.32801/damai.v5i2.11123.
Nusanto, Irfan Ardyan. “Analisis terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 4, no. 1 (23 Juni 2021): 53–68. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4245.
Prabandani, Hendra Wahanu. “BATAS KONSTITUSIONAL KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN” 12 (2015).
Prasetya, M Rusydi. “FUNGSI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DALAM MENDUKUNG PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA,” t.t.
Pratama, M. Ilham Wira. “Implikasi Tumpang Tindihnya Pasal Ujaran Kebencian Pada Tahap Prapenuntutan Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 4, no. 1 (20 April 2023): 29–39. https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.17568.
Rizaldi, Moh. “PENGATURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG.” Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan 1, no. 2 (15 Agustus 2021): 57–80. https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.2.57-80.
Saputra, Imran Eka. “POSITION OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE SUPERVISION OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION,” t.t.
Sh, Nur Lian. “KEKUASAAN PEMERINTAH DALAM PERKEMBANGAN UNDANG- UNDANG KEADAAN BAHAYA” 2 (2020).
Sunggara, Muhamad Adystia, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan, dan Sri Yuliana. “PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU.” Solusi 19, no. 2 (1 Mei 2021): 138–54. https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360.
———. “PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU.” Solusi 19, no. 2 (1 Mei 2021): 138–54. https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360.
Syah, Zararah Azhim. “Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.),” 2022.
Yusuf, Nadhif Maulana. “PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI’AH UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,” t.t.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Septiana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
