Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi

Abstract

Salah satu kehendak rakyat yang harus dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah terlindunginya seluruh rakyat, terciptanya keamanan dan ketertiban. Untuk mewujudkan kehendak tersebut dibentuklah Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Akan tetapi saat ini, kedudukan Polri secara langsung dibawah Presiden sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang tersebut seolah-olah bertentangan dengan konsep negara Indonesia sebagai sebuah Negara Demokrasi. Masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah kedudukan Polisi dalam konteks Negara Demokrasi dan Apakah kedudukan Polri saat ini sudah sesuai dengan  konsep Negara Demokrasi. Tulisan ini menyimpulkan lahirnya UU Kepolisian tahun 2002 menjadi tonggak awal lahirnya Polri yang memiliki kedudukan langsung dibawah Presiden dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnyapun langsung kepada Presiden serta tidak lagi ada ketentuan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung maupun Kementerian dalam Negeri dalam pelaksanaan urusannya. UU Kepolisian ini mengatur bahwa seolah-olah hanya Presiden yang menjadi atasan Polri. Keadaan yang demikian ini tentunya menjadi sangat bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai sebuah Negara Demokrasi. Akan tetapi, walaupun sudah 20 Tahun menjadi Institusi yang mandiri dan memiliki kekuasaan serta kewenangan yang sangat besar Polri belum mampu untuk menjadi Institusi seperti apa yang dicita-citakan pada saat merumuskan UU Kepolisian. Bahkan akhir-akhir ini Polri menjadi institusi yang paling rendah mendapatkan kepercayaan masyarakat terutama berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan HAM, dan etika Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Polri.