Legitimasi Yuridis Penerapan Hukum Archimedes Dalam Pembuktian Perkara Narkotika
Abstract
Indonesia menghadapi peningkatan perkara narkotika yang semakin kompleks, diperparah oleh meluasnya peredaran New Psychoactive Substances berbentuk cair. Hal ini menghadirkan tantangan baru dalam pembuktian berat narkotika sebagai ambang batas pemberatan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi yuridis penerapan Hukum Archimedes dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang di Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Blk, di mana Majelis Hakim menerapkan Hukum Archimedes (m = ρ × v) untuk mengonversi volume cairan narkotika menjadi massa. Hasil penelitian menetapkan bahwa penerapan tersebut merupakan penemuan hukum yang sah secara yuridis, yang bertumpu pada tiga komponen sistem hukum: kewenangan hakim berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai struktur hukum, kategori alat bukti keterangan ahli dalam KUHAP sebagai substansi hukum, serta penerimaan bukti ilmiah (scientific evidence) sebagai budaya hukum. KUHAP Baru turut memperkuat legitimasi ini dengan memperluas jenis alat bukti yang sah. Penelitian ini merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum proaktif menghadirkan ahli kimia forensik, serta mewajibkan penggunaan instrumen presisi seperti piknometer atau kromatografi gas (GC-MS) pada perkara narkotika cair demi menjamin kepastian dan keadilan hukum.
Keywords
Bukti Ilmiah Hukum Archimedes Legitimasi Yuridis Narkotika Cair Pembuktian PidanaReferences
Afandi, F., Adianto, D., Listiningrum, P., & Lovina, M. W. (2023). Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 9(1), 77–120. https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.500
Afra, N. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
Ardinal, M. R. A., Respationo, S., Erniyanti, E., Washliati, L., & Fadhil, S. (2024). Juridical Analysis of Law Enforcement of Narcotics Crimes in a Covenant Perspective. AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3(1), 224–229. https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1418
Ariyanto, A. D. (2023). Implikasi Pidana Delik Narkotika: Analisis Unsur Kejahatan di Luar KUHP. LAWYER: Jurnal Hukum, 4(1). https://doi.org/10.58738/lawyer.v4i1.1166
Depok, B. (2025). Ada 172 Narkotika Jenis Baru Terindentifikasi Masuk Indonesia, BNN Depok Waspada. In Pemerintah Kota Depok.
Diah Pratiwi, A. M., Christiana, C., & Renel, R. D. E. (2022). Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Pengaturan Zat Psikoaktif Baru. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 5(1), 5. https://doi.org/10.7454/jkskn.v5i1.10057
Djiwandono, D. A., Tanalina Ylma, F., Qothrunnada, D., & Sella, A. N. (2024). Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Uness Review, 6(4). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4
Editor, B. N. N. (2025). Narkoba Jenis Baru: Ancaman Tersembunyi dan Regulasi Ketat Pemerintah. In Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.
Effendi, E. (2023). Problematika praktik pemberian keterangan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Jurnal Litigasi, 24(2), 205–228. https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.7252
Farid, A. M., & Indahsari, N. N. (2024). Fungsi Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurnal USM Law Review, 7(3), 1911–1924. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10729
Hajairin, I., Ma’arij, A., & Sanusi, G. (2024). Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 13(1), 222–235. https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.265
Ilham, A. I., Shuhufi, M., & Amin, Abd. R. M. (2024). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana. Media Hukum Indonesia, 2(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.12301170
Indra, A. (2025). PN Bulukumba Sulsel Terapkan Hukum Archimedes dalam Perkara Narkotika. In Dandapala Contributor.
Iqbal, M., Nabillah, A. E., Radhali, R., & Rafsanjani, T. M. (2024). Penerapan Ilmu Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual. Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 7(1), 75–93. https://doi.org/10.33059/majim.v7i1.11773
Irfandi, R., & Mairul. (2024). Putusan Hukum tentang Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, 5(6). https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2454
Jatmiko, P. K. (2023). Penerapan Pasal Permufakatan Jahat dan Penyertaan dalam Penuntutan dan Pembuktian Tindak Pidana Narkotika. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/231111
Keputusan Menteri Agama Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. (2013). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kogoya, W., Lefaan, A., & Timisela, M. (2024). Buku Ajar Sosiologi Hukum. Penerbit Widina Media Utama.
Latupeirissa, T. G., Hehanussa, D. J., & Latupeirissa, J. E. (2023). Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat Online. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 3(4), 421–436. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1801
Lisa, L., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis New Psychoactive Substance di Indonesia. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 3(3), 289–304. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1594
Mahfud, M. A. (2024). Pengantar Ilmu Hukum (Buku Ajar). Penerbit Yoga Pratama.
Mottoh, F. F., Makarawung, P. S., Marianus, Tumangkeng, J. V, & Pawarangan, I. (2024). Rancang Bangun Alat Ukur Massa Jenis Zat Cair Digital Berbasis Arduino Uno Menggunakan Sensor Load Cell. Lontar Physics Today, 4(1), 37–48. https://doi.org/10.26877/lpt.v4i1.23084
Nainggolan, M. (2025). Sistem Pembuktian Terbuka Dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia. In Dandapala Contributor.
Naylor, D., & Tsai, S. S. H. (2022). Archimedes’ Principle with Surface Tension Effects in Undergraduate Fluid Mechanics. International Journal of Mechanical Engineering Education, 50(3), 749–763. https://doi.org/10.1177/03064190211055431
Nugraha, I. P. W. (2022). Fungsi Laboratorium Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 4(1), 55–69. https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4659
Okimustava, O., Ridwan, G., Kurniasari, E., & Aminuddin, M. I. (2022). Pengembangan Alat Praktikum Penentuan Densitas Zat Cair Berbasis Software Logger Pro. Navigation Physics: Journal of Physics Education, 4(1). https://doi.org/10.30998/npjpe.v4i1.1009
Panjaitan, Y. A., Chaliki, M. L. I., Simanjuntak, S. V, & Pratama, R. R. (2024). Penguatan Integrated Criminal Justice System pada KUHAP Baru: Analisis Komparatif Pemidanaan dan Pembuktian Diferensiasi Fungsional. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 6(4). https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8413
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. (2025). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Polri, P. B. (2025). Rumah dan Narkoba. In Pusat Informasi Kriminal Nasional.
PPATK. (2025). 38.934 Kasus Narkoba Terungkap dari Januari Hingga Oktober 2025. In Ppatk.Go.Id.
Putri, D. K. (2024). The Relevance of “Character Witness” Testimony in Criminal Cases in Indonesia. Diponegoro Law Review, 9(1), 70–86. https://doi.org/10.14710/dilrev.9.1.2024.70-86
Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Blk. (2025). Pengadilan Negeri Bulukumba.
Ramadhaniati, S. (2024). Penafsiran dan Argumentasi Hukum. In R. S. N. et al. (Ed.), Teori Hukum (pp. 113–121). Gemilang Press Indonesia.
Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 279–292. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146
Sadi Is, M. (2024). Konsep Perlindungan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia. In Q. B. & Andriyani (Ed.), Perlindungan Hukum (pp. 27–39). CV. Doki Course and Training.
Saleh, M. A., & Setiawan, J. H. (2024). Rekonstruksi Peran Judex Facti dalam Perkara Narkotika (Analisis Putusan Banding Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI). Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 4(3), 178–197. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i3.5569
Saparuddin, M. (2023). Keabsahan Keterangan Saksi oleh Penyidik Kepolisian pada Pembuktian Tindak Pidana Narkotika. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26043/
Sari, A. R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pembuat Drug Design dalam Perspektif Hukum Narkotika. Jurist-Diction, 8(1), 51–76. https://doi.org/10.20473/jd.v8i1.59724
Sastriyanti, R. D., & Huda, M. (2024). Ratio Legis Liquid Vape yang Mengandung Narkotika dalam Pidana Narkotika. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), 6(4), 3126–3138. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8465
Sidiq, M. (2024). Analisis Dampak Putusan Etik terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam Lingkup Mahkamah Agung. Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi, 5(1). https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1505
Suranto, R. (2024). Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial. In R. S. N. et al. (Ed.), Teori Hukum (pp. 167–181). Gemilang Press Indonesia.
Tuahuns, I. Z. (2024). Urgensi Kedudukan Hukum Pembuktian Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana Dihubungkan dalam Sistem Hukum Indonesia. Bulletin of Law Research, 2(1), 21–28. https://doi.org/10.65344/bleach.v2i1.100
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pemerintah Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Pemerintah Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025). Pemerintah Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (2009). Pemerintah Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Pemerintah Republik Indonesia.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Firdaus Idrus, Hesti Septianita
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.