Formulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Berbasis Living law

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan kejahatan lingkungan yang bersifat sistemik dan menimbulkan dampak multidimensi. Meskipun regulasi nasional secara tegas melarang pembakaran hutan dan lahan, penegakan hukum pidana positif yang bertumpu pada pendekatan represif konvensional dengan sanksi kumulatif penjara dan denda belum efektif memberikan efek jera maupun memulihkan kerusakan ekologis secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, serta merumuskan konsep formulasi pemidanaan berbasis hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, formulasi pemidanaan Karhutla dalam hukum positif Indonesia tersebar dalam UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2014, serta UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP). Formulasi pemidanaan sektoral masih berorientasi pada keadilan retributif dengan mengandalkan sistem sanksi kumulatif penjara dan denda. Namun, lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 dan PP No. 55 Tahun 2025 membuka paradigma baru yang menekankan keadilan restoratif dan pengakuan terhadap living law. Kedua, nilai-nilai adat di Kalimantan Selatan memiliki norma perlindungan lingkungan hidup yang kuat dan disertai sanksi adat. Pengakuan ini telah didukung secara yuridis oleh Perda Kalsel No. 2 Tahun 2023, namun belum terintegrasi secara spesifik ke dalam Perda Kalsel No. 1 Tahun 2008. Penelitian ini merekomendasikan Model Pemidanaan Berlapis yang mengintegrasikan sanksi pidana negara, pemenuhan kewajiban adat melalui peradilan adat, dan kewajiban pemulihan ekologis.