Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner
DOI:
https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.119Keywords:
Hukum dan Ekonomi, Richard Posner, Peraturan Daerah, Kelapa Sawit, Efesiensi HukumAbstract
Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui pendekatan Ekonomi Hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner. Pendekatan ini menilai efektivitas dan efisiensi regulasi dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang optimal dan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memiliki tujuan yang baik dalam mengatur usaha perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa kelemahan dalam mekanisme penegakan dan regulasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penyempurnaan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan mendorong inovasi dalam praktik perkebunan berkelanjutan. Dengan demikian, Perda ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
References
Jurnal
Pratama M. Ilham Wira, (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Fakta Hukum (JFH), 2
Zulkifli Muhamad Aziz, (2022). Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya. Jurnal Fakta Hukum (JFH), 1(1)
Suarny Amran,. "Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pendirian Kampung Koperasi Kabupaten Garut." Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19 (2021),
Hariansah Syafri, (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. Krtha Bhayangkara,
Hariansah Syafri, (2021). The relationship between environmental law enforcement related to environmental degradation and tin mining issue in Bangka Belitung island. Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities,
Hariansah, Syafri, and Rio Armanda Agustian. "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah." PROGRESIF: Jurnal Hukum 16.1 (2022): 114-129.
Hariansah, Syafri, et al. "Personal Data Protection In Asean: Indonesia's Role In Developing Asean's Personal Data Protection Legal Framework." Novateur Publications 1 (2023): 453-465.
Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Internet
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . Gubernur beberkan Kontribusi Industri Pekebunan Sawit Bagi Perekonomian Rakyat 9 Agustus 2021 https://serumpun.babelprov.go.id/gubernur-beberkan-kontribusi-industri-sawit-bagi-perekonomian-rakyat
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Luas Kebun Sawit Rakyat di Bangka Belitung Capai 75,7 Ribu Hektar (tahun 2022)" (Pangkalpinang, 2022). Sebagaimana dapat diakses dalam https://distan.babelprov.go.id/content/luas-kebun-sawit-rakyat-di-bangka-belitung-capai-757-ribu-hektar#:~:text=PANGKALPINANG%20—%20Luas%20kebun%20sawit%20rakyat,ini%20mencapai%2075.734%2C17%20hektar
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Gubernur Beberkan Kontribusi Industri Sawit Bagi Perekonomian Rakyat" (Pangkalpinang, 2021). Diakses dalam https://babelprov.go.id/berita_detil/gubernur-beberkan-kontribusi-industri-sawit-bagi-perekonomian-rakyat
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Legalitas (JLE)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
